nusakini.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana meminta agar fasilitas crane di Pelabuhan Malundung, Kalimantan Utara (Kaltara) dapat ditambah. Pasalnya, dengan fasilitas yang ada, yakni hanya satu crane, diakuinya berpotensi menghambat percepatan proses bongkar muat barang.

“Kami akan mendorong PT Pelindo IV Tarakan untuk menambah fasilitas ini. Kalau dermaganya kami pikir sudah cukup panjang agar bongkar muat lebih cepat. Jika bongkar muat lebih cepat, biaya bersandar kapal akan lebih murah lalu bisa cepat juga sampai ditujuan,” kata Azam, disela-sela peninjauan Tim Kunker Komisi VI ke Pelabuhan Malundung, Kaltara, Selasa (20/12/2016).

Azam mengatakan, saat ini pertumbuhan penggunaan kontainer di Tarakan mencapai dua persen, baik itu dari perdagangan kayu lapis maupun udang beku. Ia berharap, agar kegiatan penggunaan kontainer di Pelabuhan Malundung juga dapat lebih meningkat.

Di sisi lain, ia berharap agar Pemerintah Provinsi Pemprov Kaltara juga dapat menyiapkan komoditas sebagai barang kembali, setelah mengangkut hasil pengiriman barang dari berbagai kota besar di Indonesia.

• Ini Komentar Bambang Pacul Soal Bukber Bareng Puan di Rumah Rosan
• Terima Kunjungan Komisi II DPR, Gubernur Bali: Kehadiran Wisatawan Dorong Pemulihan Ekonomi
• Pemerintah dan DPR Lanjutkan Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021
• IPW Meminta Polri Tindak Tegas Pelaku Pengeroyokan Ade Armando
• Kunjungi Ketua DPD RI, Panglima TNI Dukung Aparat Tak Represif ke Mahasiswa

“Sebab, jika dibiarkan kembali dalam kondisi kosong, tentunya biaya akan lebih mahal. Jika ada barang yang diangkut, tentunya ongkos angkut yang berangkat tidak dibebankan kepada bahan bakar yang dibawa ke daerah asal,” imbuh Azam.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan, transportasi angkutan barang yang ada di Kaltara hampir sama dengan angkutan yang ada di Indonesia bagian timur. Untuk mengantisipasi keseimbangan komoditas, Pemerintah RI akan membangun tol laut untuk melakukan keseimbangan komoditas barang angkutan.

“Subsidi seperti ini akan kami berlakukan secara nasional. Makanya tol laut akan kami rencanakan untuk menekan biaya transportasi walaupun butuh proses kedepannya,” jelas politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Melihat aktivitas pengangkutan kontainer ke dalam kapal dan melihat perkembangan pembangunan Pelindo IV, Azam mengungkapkan hal ini juga menjadi tugas Komisi VI sekaligus sebagai pelaksana penyertaan modal negara (PMN). Untuk Pelabuhan Malundung sendiri mendapatkan dana PMN sekitar Rp 150 miliar dengan pembuatan penumpukkan kontainer atau reklamasi tempat kontainer.

Sementara itu sebelumnya, General Manager Pelindo IV Tarakan, Suhadi Hamid menjelaskan proses pengembangan pelabuhan berupa reklamasi seluas 2,4 hektar, dimaksudkan sebagai lahan penumpukkan kontainer dari kapasitas 40.000 TEUs per tahun menjadi 300.000 TEUs.

“Kemungkinan reklamasi ini akan selesai di akhir 2017. Untuk anggaran sendiri memang sudah disiapkan sebesar Rp 123 miliar dari Rp 2 triliun yang disiapkan dari dana PMN, yang dialokasikan untuk sembilan pelabuhan dibawah pengawasan PT Pelindo IV, diantaranya di Sorong, Bitung, Tarakan dan Makassar," kata Suhadi. (p/mk)